TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1065/PDT.SUSPHI/2016)

Penelitian ini ingin menganalisis mengenai penyelesaian sengketa PHK Sepihak yang dilakukan oleh Pengusaha kepada Tenaga Kerja berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK sepihak ini dilakukan oleh Pimpinan Restoran Wajir Seafood kepada karyawannya yaitu Volorentina Napitu. Volorentina yang awalnya bekerja sebagai Captain tiba-tiba diturunkan jabatannya menjadi waitress setelah itu di PHK secara sepihak dengan alasan pekerjaanya tidak benar, padahal Volorentina melakukan pekerjaanya dengan baik. Perselisihan ini berlanjut hingga pada putusan majelis hakim kasasi Nomor 1065 K/Pdt.Sus-PHI/2016. PHK dilakukan sepihak tanpa adanya surat peringatan ke 1,2, dan ke 3 secara berturut-turut dari perusahaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah Apakah alasan Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Pekerja telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan Apakah kompensasi yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI NOMOR 1065K/PDT.SUSPHI/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHK secara sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada asasnya melarang Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak. Dalam hal pekerja yang di PHK seharusnya mendapatkan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Dalam hal Upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari hari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota�. Maka perhitungan hak Penggugat adalah didasarkan dengan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan terakhir yakni Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Pemilik Usaha diwajibkan untuk membayar kepada pekerja terkait hak-haknya akibat PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan serta Upah yang belum dibayar.

1.  UEU-Undergraduate-17402-cover.Image.Marked.pdf - 188 KB
2.  UEU-Undergraduate-17402-pengesahan.Image.Marked.pdf - 231 KB
3.  UEU-Undergraduate-17402-pernyataan.Image.Marked.pdf - 238 KB
4.  UEU-Undergraduate-17402-persetujuan.Image.Marked.pdf - 217 KB
5.  UEU-Undergraduate-17402-publikasi.Image.Marked.pdf - 297 KB
6.  UEU-Undergraduate-17402-abstrak.Image.Marked.pdf - 379 KB
7.  UEU-Undergraduate-17402-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 310 KB
8.  UEU-Undergraduate-17402-daftar isi.Image.Marked.pdf - 311 KB
9.  UEU-Undergraduate-17402-bab1.Image.Marked.pdf - 566 KB
10.  UEU-Undergraduate-17402-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 385 KB

• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN GEDUNG ANTARA PT. MANITO WORLD DENGAN CV.UMMY SOERDJATIE (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2016/PN.CBD)

• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.SusPHI/2016)
• WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN GEDUNG ANTARA PT. MANITO WORLD DENGAN CV.UMMY SOERDJATIE (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2016/PN.CBD)
• TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES RUMUSAN PERDATA KHUSUS